Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Optimalisasi Ekonomi Digital melalui peran hukum dalam penguatan UMKM dan Perlindungan Konsumen sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Nasional." Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya institusi pendidikan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum dan ekonomi digital di Indonesia, khususnya dalam menjawab tantangan perlindungan konsumen di era transformasi digital yang semakin masif. Seminar ini menghadirkan narasumber berkompeten dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPSK RI) yang memiliki keahlian dan pengalaman luas dalam bidang advokasi dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

Tiga narasumber utama yang hadir dalam seminar ini adalah Fitrah Bukhari, S.H., M.Si., M.H., yang menjabat sebagai Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Beliau dikenal sebagai sosok yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak konsumen di Indonesia dan memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika perlindungan konsumen dalam konteks ekonomi modern. Narasumber kedua adalah Ir. Jailani, S.T., CFAS, CRMS, CCSR, Anggota Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang membawa perspektif teknis dan manajerial dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan konsumen di berbagai sektor industri. Sementara itu, narasumber ketiga adalah Dr. Meyke Kamaru, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus merupakan alumni Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Kehadiran alumni sebagai narasumber sekaligus menunjukkan kebanggaan institusi terhadap kontribusi lulusannya dalam pembangunan daerah dan nasional.

Pemilihan tema seminar ini sangat relevan dengan kondisi terkini, di mana ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan pesat yang diikuti dengan meningkatnya transaksi elektronik, perdagangan digital, dan layanan fintech. Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan baru berupa maraknya praktik bisnis yang merugikan konsumen, mulai dari penipuan online, pelanggaran privasi data, hingga ketidakadilan dalam klausul perjanjian digital. Dalam konteks ini, hukum perlindungan konsumen menjadi instrumen penting yang harus diperkuat agar dapat menjadi pilar yang kokoh bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Melalui seminar ini, para narasumber diharapkan dapat memberikan pencerahan dan solusi konkret terkait penguatan kerangka regulasi perlindungan konsumen, mekanisme pengawasan yang efektif, serta peran aktif masyarakat dan dunia akademik dalam mengawal implementasi hukum perlindungan konsumen di era digital. Selain itu, seminar ini juga menjadi wadah dialog antara akademisi, praktisi hukum, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sinergi dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman, transparan, dan melindungi hak-hak konsumen. Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UNG melalui kegiatan ini menegaskan komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kepekaan terhadap isu-isu strategis pembangunan nasional dan mampu memberikan solusi inovatif bagi permasalahan hukum kontemporer di Indonesia.